Audiensi SEMESTA NTB di Dispar Lombok Barat Berakhir Ricuh Didatangi Kelompok Lain
Lombok Barat, 4 Agustus 2026 – Upaya Serikat Masyarakat NTB (SEMESTA NTB) mendesak transparansi dan ketertiban pengelolaan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat berakhir ricuh. Kegiatan audiensi yang semula berlangsung di ruang rapat Dinas Pariwisata Lombok Barat tiba-tiba memanas saat kedatangan sekelompok elemen lain yang dipimpin Fathurahman Lord, yang melontarkan kata-kata kasar hingga mengusir rombongan SEMESTA NTB.
Kehadiran SEMESTA NTB dan LSM Maung dalam audiensi tersebut sejatinya bertujuan mengurai berbagai temuan di lapangan, mulai dari dugaan pungutan liar, ketidakpatuhan terhadap aturan daerah, hingga kekhawatiran tata kelola destinasi wisata—termasuk wisata religi.
"Kehadiran kami bukan untuk mencari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu, melainkan wujud kepedulian kami terhadap masa depan pariwisata Lombok Barat," ujar Ketua DPD SEMESTA NTB Kabupaten Lombok Barat, Lalu Didi Hartawan.
Ketua LSM Maung, Narapudin, sangat menyayangkan insiden tersebut. Ia menilai tindakan sekelompok yang dipimpin Fathurahman Lord bernada kasar, mengandung unsur rasisme, serta merendahkan warga Lombok Tengah—hal yang dinilai tidak mencerminkan budaya santun maupun demokrasi. Narapudin pun meminta aparat penegak hukum segera turun tangan menindaklanjuti peristiwa tersebut.
Di sisi substansi audiensi, Ketua SEMESTA NTB, Indra Wahyudi, menegaskan sorotan utama bukan semata soal nominal, melainkan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Bupati yang menetapkan retribusi tertentu dari semula Rp2000 menjadi nol rupiah. Namun di lapangan, masih banyak oknum yang tetap menarik pungutan dengan alasan retribusi, padahal dana tersebut tidak mengalir ke kas daerah—menandai adanya kebocoran pendapatan asli daerah.
"Kami meminta Dinas Pariwisata segera menanggulangi kebocoran tersebut dan memastikan pengelolaan retribusi berjalan sesuai aturan yang berlaku," tegas Indra.
Merespons berbagai masukan dan temuan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat menyatakan siap menindaklanjuti. "Segala masukan yang disampaikan akan kami teliti dan tindak lanjuti. Kami akan memanggil pihak pengelola destinasi dan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan," ujarnya di forum tersebut, merujuk pada banyaknya desa wisata yang kini berkembang pesat namun memerlukan pengawasan ketat.
Hingga saat ini, ketegangan masih berlangsung dan menjadi catatan tersendiri bagi upaya pengawasan masyarakat terhadap tata kelola pariwisata, sekaligus menegaskan pentingnya dialog yang santun, transparan, dan berkeadilan demi kemajuan destinasi di Lombok Barat.
Reporter Ali bin ahmad
