Hukum Dijadikan Komoditas, Siapa Bersuara Keadilan Disingkirkan” Koalisi Rakyat NTB Tegas Menolak Pembungkaman

Mataram.NTB.Media.Tangkap.Update24jam.my.id“Konon katanya negara kita adalah negara hukum. Namun nyatanya hukum bisa diperjualbelikan, dijadikan komoditas, sekadar alat kekuasaan, dan tak pernah benar‑benar berpihak pada keadilan.”

Atas kenyataan pahit itulah beragam elemen masyarakat, kelompok, dan organisasi bersatu membentuk Koalisi Rakyat NTB, berikrar akan terus mengawal proses hukum tanpa henti.

Perwakilan koalisi menuturkan pengalaman pahitnya: “Saya berkali‑kali dilaporkan oleh kalangan elit NTB. Mulai kasus Mal Rama, Superbohohan, sengketa agraria, hingga peristiwa di kampus Dengomahesipi. Tiap kali kami bersuara soal keadilan, kami justru disalahkan. Negara dan aparat seolah mencuci tangan. Menyuarakan hak saja sudah berhadapan dengan kriminalisasi. Inilah wajah demokrasi NTB – inilah kebangkrutan demokrasi yang nyata.”

Khusus kasus dugaan kekerasan terhadap santri, kepercayaan terhadap penanganan Polda NTB sudah hilang. “Buktinya sampai hari ini pun belum ada keberanian memproses tersangka dengan tegas.”

Pembungkaman Terbuka Terhadap Suara KebenaranJaringan NW Khaharudin Abbas, pemilik akun Pono Theis, menyoroti hal yang makin mencurigakan: Tim Hotman 911 justru diusir dan dilaporkan oleh kalangan tertentu termasuk guru besar Unram yang dianggap sebagai pihak yang menentang. Mereka dicap merusak nama baik pesantren, lalu dijadikan “musuh potensial” yang harus dilumpuhkan.

Kehadiran Tim Hotman 911, Forum Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat (FPMR), serta Bung Kobel yang lantang mengkritik kinerja Polda NTB justru diserang dari segala arah, bahkan menerima ancaman persekusi hingga ancaman nyawa.

Pengerahan perangkat negara untuk mengusir mereka dengan membawa isu SARA secara bebas, serta pelaporan terhadap akun Pono Theis, adalah bukti nyata upaya sistematis untuk membungkam kasus. “Tak heran jika sampai hari ini pun tersangka belum ditahan,” tegasnya.

7 TUNTUTAN TEGAS KOALISI RAKYAT NTB

1. Segera tahan tersangka dan usut tuntas kasus kekerasan serta pelecehan seksual di Ponpes

2. Adili dan penjara pelaku rasisme yang berusaha merintangi jalannya proses huku

3.Adili seluruh pihak yang terlibat dalam pembungkaman massa (pelanggaran HAM)

4. Hentikan kriminalisasi terhadap pengacara korban dan relawan

5. Segera lakukan audit investigasi menyeluruh terhadap seluruh ponpes yang ada indikasi kekerasan terhadap anak dan perempuan

6. Berikan akses kesehatan dan pendidikan gratis tanpa syarat bagi korban

7. Perkuat perlindungan menyeluruh terhadap advokat rakyat, jurnalis, dan penggiat media sosial

“Jangan biarkan kebenaran dikubur dengan kekuasaan. Mari kita kawal bersama sampai ke akar‑akarnya. Keadilan adalah hak kita semua.”

Tim Investigasi NTB Ali bin Ahmad