Rehab TK Boro II Pokir Rp196,8 Juta Disorot, Pelaksana: "Kehabisan Dana, Gaji Tukang Belum Dibayar"
SANGGAR.NTB. Proyek Rehabilitasi TK Boro II di lingkungan SDN 2 Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima kembali disorot publik. Proyek Pokok Pikiran/Pokir Anggota DPRD Kab. Bima Dapil III Komisi III Fraksi Golkar Lila R Sukendy senilai Rp196.800.000,- dari APBD TA 2025 itu hingga saat ini belum bisa digunakan untuk belajar mengajar.
Hingga Juli 2026 Gedung Belum Difungsikan, Kontraktor dan DPRD Bima Belum Beri Keterangan. Hal tersebut berdasarkan pantauan Bapeka Nusantara dan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Tercantum NAMA KEGIATAN: PENGELOLAAN PAUD, PEKERJAAN: REHAB TK BORO 2 KEC SANGGAR, NO KONTRAK: 01.1/SPMK.1.13.PAUD/PPK-2/X/2025, TGL KONTRAK: 10 Oktober 2025, MASA PELAKSANAAN: 70 Hari Kalender, NILAI KONTRAK: Rp196.800.000, SUMBER DANA: APBD KABUPATEN BIMA.
Menurut pengakuan pelaksana di lapangan atas nama Irwan Majid, pekerjaan belum bisa diselesaikan dan gedung belum bisa digunakan.
"Memang benar belum bisa digunakan, karena alasan kehabisan uang. Gaji tukang cek dan tukang bangunan belum dibayarkan hingga sekarang," ujar Irwan Majid saat dikonfirmasi di kediamannya, Desa Boro.
Irwan juga menyebut bahwa kontraktor kegiatan tersebut adalah Ibu Ida. "Saya melaksanakan apa yang diperintahkan dan kontraktornya itu Ibu Ida," lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bapeka Nusantara belum mendapatkan tanggapan dari Ibu Ida selaku kontraktor, Lila R Sukendy selaku pengusul Pokir, maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima. Upaya konfirmasi via WhatsApp ke Ibu Ida dan Lila R Sukendy juga belum mendapat jawaban. Kepala SDN 2 Boro, Siti Ruwaeda, S.Pd., juga enggan berkomentar.
Sejumlah warga berharap agar anggota DPRD terkait meninjau langsung lokasi. "Jangan sampai ada tanggapan rehabilitasi gedung ini asal jadi. Utamakan manfaat untuk anak-anak," ungkap salah seorang warga yang tidak ingin disebut namanya.
Bapeka Nusantara masih berupaya mengonfirmasi PPK di Dinas Dikbud Kab. Bima terkait status PHO/FHO, kesesuaian RAB, dan kendala pencairan anggaran proyek ini.
Media ini membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan hak jawab.
(Red/Aryadin)
